TERNATE:SARUMANEWS- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High-Level Meeting (HLM) di Hotel Amara, Ternate.
Mengusung tema “Penguatan Kemandirian Pangan untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Ekonomi Daerah” ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Bank Indonesia, serta perwakilan pemerintah kabupaten.
HLM ini bertujuan untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui ketahanan pangan dan mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuaangan
Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, hadir mengikuti pemaparan materi oleh Kepala Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dr. Bambang Heriyanto.
Dalam paparan tersebut, dijelaskan bahwa penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dan retribusi melalui transaksi non-tunai menunjukkan variasi capaian antar wilayah. Kabupaten Halmahera Selatan mencatat capaian tertinggi sebesar 95%, sedangkan Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu mencapai 65%. Di sisi lain, Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara masih berada di bawah 50%, membuka peluang untuk optimalisasi lebih lanjut.
Dr. Bambang Heriyanto menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi daerah sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP2DD sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah meminta kepala daerah untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai salah satu langkah percepatan digitalisasi. Saat ini, kebijakan tersebut telah diterapkan di Provinsi Maluku Utara, dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah sudah memulai implementasinya, sementara kabupaten/kota lainnya masih dalam tahap persiapan.
Selain membahas digitalisasi keuangan, forum ini juga mengulas strategi penguatan kemandirian pangan sebagai pilar stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi panel melibatkan berbagai pihak yang menyoroti upaya peningkatan produktivitas pertanian lokal, optimalisasi distribusi bahan pangan, serta dukungan terhadap petani dan UMKM dalam rantai pasok pangan.
Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara, Serli Laos, mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan sebagai kawasan unggulan dalam pengembangan peternakan, perkebunan, dan pertanian.
“Kami akan memfokuskan pengembangan di tiga wilayah tersebut untuk mewujudkan suasembada pangan sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. Bulan April mendatang, pihak swasta akan melakukan survei lokasi di masing-masing kabupaten untuk menilai potensi pengembangan sektor ini,” Tutup Gubernur Serli.
