HAL-SEL:SARUMANEWS.COM – Protes warga terkait mahalnya tarif air bersih di Desa Jikotamo dan sejumlah desa lainnya di wilayah Obi mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Halmahera Selatan, Muhammad Saleh Nijar. Legislator muda dari Daerah Pemilihan (Dapil) Obi ini mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan tarif air bersih yang mengacu pada Keputusan Bupati (Perbup) Nomor 01 Tahun 2023, berdasarkan klasifikasi pelanggan (R1, R2, R3, dan Komersial).
“Soal ini sudah memicu gejolak di tengah masyarakat. PDAM jangan hanya menegakkan Perda di atas meja. Mereka harus turun ke lapangan, temui langsung warga, dan pastikan di mana letak persoalannya,” tegas M. Saleh Nijar, Kamis (12/6).
Menurut Nijar, masih banyak masyarakat di desa-desa belum mendapatkan informasi secara utuh terkait penetapan tarif air sesuai Perda. Kurangnya sosialisasi dari pihak PDAM menyebabkan warga merasa dibebani dengan tarif yang mekanismenya tidak mereka pahami.
“Sosialisasi itu wajib. Jangan sampai Perda hanya menjadi alat legitimasi untuk menerapkan tarif, sementara warga dibiarkan bertanya-tanya. Masyarakat berhak mengetahui secara transparan bagaimana tarif ditentukan, apa klasifikasi pelanggan, dan seberapa besar kontribusi daerah dalam pengelolaan air bersih,” ujarnya.
Politikus muda ini juga menyoroti kualitas layanan PDAM yang dinilai masih belum memadai di sejumlah titik, terutama di wilayah kepulauan seperti Pulau Obi. Ia menilai tidak adil jika tarif dinaikkan sementara pelayanan air bersih belum merata dan kerap mengalami kendala.
“Kita setuju bahwa air bersih harus dikelola secara profesional. Tapi jangan jadikan rakyat sebagai korban kebijakan yang tidak dikontrol. Mutu pelayanan harus menjadi prioritas. Jangan hanya sibuk menaikkan tarif, sementara distribusi tersendat, tekanan air lemah, bahkan kualitas air masih dipertanyakan,” tandasnya.
Nijar menambahkan bahwa DPRD akan memanggil manajemen PDAM Halsel untuk meminta klarifikasi. Pihaknya juga akan mendorong dilakukannya evaluasi internal secara transparan agar ke depan, pelayanan air bersih di Halmahera Selatan—terutama di wilayah Obi—lebih berkualitas dan tidak membebani masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut keadilan dan hak dasar warga. Pemerintah Daerah dan PDAM Halsel harus hadir bukan hanya sebagai pengelola, tetapi sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya. (Adeli)
