HAL-SEL:SARUMANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026, Kabupaten Halmahera Selatan berhasil meraih peringkat B dengan skor 3,55, sekaligus menjadi kabupaten dengan nilai tertinggi di Provinsi Maluku Utara dalam hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025
Capaian ini menempatkan Halmahera Selatan sebagai daerah dengan kinerja pelayanan publik terbaik di Maluku Utara, mengungguli kabupaten/kota lain dalam aspek kebijakan pelayanan, kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan sistem informasi, hingga inovasi layanan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih responsif, transparan, dan melayani.
“Nilai ini bukan tujuan akhir, tetapi bukti bahwa arah reformasi birokrasi di Halmahera Selatan sudah berada di jalur yang benar dan terus dibangun. Fokus kami adalah menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bupati Bassam.
Bassam juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik akan terus diperkuat melalui pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi digital hingga ke tingkat desa.
“Pelayanan publik tidak boleh berhenti di angka penilaian. Ia harus hidup dalam praktik sehari-hari, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil,” ujarnya.
Keberhasilan ini juga mencerminkan konsistensi kepemimpinan Bassam–Helmi dalam mendorong reformasi birokrasi yang sejalan dengan visi Halmahera Selatan sebagai daerah agromaritim yang maju, unggul, dan berkelanjutan, dengan pelayanan publik sebagai fondasi utama pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menargetkan kenaikan kategori pada evaluasi berikutnya, serta memastikan birokrasi hadir sebagai solusi, bukan hambatan, bagi masyarakat. (Hs)
