Example 120x600
Example 120x600
Sosial

Aliansi Masyarakat Pulau Obi Bersatu, Desak Gubernur Malut Lengkapi Administrasi Pembangunan Jalan Lingkar

×

Aliansi Masyarakat Pulau Obi Bersatu, Desak Gubernur Malut Lengkapi Administrasi Pembangunan Jalan Lingkar

Sebarkan artikel ini

SARUMANEWS.COM: Halsel- Ratusan masyarakat lingkar tambang yang tergabung dalam, Aliansi Masyarakat Pulau Obi (AMPOB) Kabupaten Halsel, mengelar aksi di depan gedung kantor camat,terkait dengan menjelang pembagunan jalan Strategi Nasional Pulau Obi.

“Kami telah di perhadapkan ketimpangan berbagai problematika yang terjadi sekarang ini, perlu kita ketahui bersama, bahwa rakyat pulau Obi sangat mengharapkan pembagunan yang berlebel Strategis Nasinonal itu, apapun yang kita harapkan serta memupuk bersama adalah berjiwa besar untuk mengeluarkan obi dari zona keterpurukan selama bertahun-tahun.” Ungkap Budi Syafi dalam orasinya sabtu, (21/8/2021)

Budi juga menyampaikan, bahwa pulau adalah penyumbang potensi terbesar di Halmahera Selatan dan bahkan Maluku Utara secara umum, potensial pulau obi telah memberikan pitah hijau oleh Pemerintah Pusat sebagai objek vital negara, sebab menjadi garda terdepan penyonkong sebagi teknologi elektronika denga adanya perusahan baterai terbesar kedua se ASEAN berada di tengah NKRI yakni pulau obi.

Oleh sebab itu pemerintah pusat merasa bangga akan hasil potensial negara dan menjadikan pulau obi sebagai primadonanya Indonesia. “Pulau obi sekarang ini sudah melangka ke salah satu titik agar bisa keluar dari keterpurukan dan kesengsaraan bertahun-tahun lamanya” “kini telah hadir di tengah- tengah kita penerangan lampu satu kali 24 jam” jalan lingkar pulau obi sebagai sentral strategis yang di kerjakan kurang lebih mencapai 15% menujuh 100%, namun lagi -lagi menjadi penghalang terbesar adalah konsesi pertambangan sebagai penyebab terhambatnya pembagunan jalan lingkar pulau obi, karna pembagunan tersebut masuk pada araeal izin hutan produksi ( HP) atau IUP Perusahan PT. Trimega Bagun Persada ( TBP) anak perusahan dari PT. Harita group.

Untuk itu, berdasarkan analisa dan pengkajian kami bahwa ada permaianan pihak-pihak tertentu yang sengaja memainkan peranya untuk membatalkan pembagunan jalan, sebab jalan tersebut di bagun masuk dalam prosesi IUP PT. Trimega Bagun Persada. oleh sebab itu kami dari Aliansi Masyarakat Pulau Obi (AMPO) Maluku Utara,” jelasnya.

Sebagai fasilitator dan mediator masyarakat pulau obi akan mensomasikan surat kementrian lingkungan hidup dan kehutanan ( KLHK) yang di keluarkan pada senin 3 mei, 2021 No: 5. 457/RKL-REN/PPKN/PLAO/5/2021. Yang menjawab surat Gubernur Maluku Utara, No:522.73/1034/G pada tanggal 20 mei 2021.
terkait dengan permasalahan pembagunan jalan lingkar pulau obi, masuk pada arel provinsi lahan produksi IUP perusahan Nikel Trimega Bagun Persada dengan panjang bangun jalan sekitar 82,62 Km, dengan luas 135, 34 Ha yang saat ini masi dalam tahapan proses. Sebab karna sebagian persyaratan belum di lengkapi oleh Pemrov Maluku Utara itu sendiri, sehingga kami berpendapat bahwa pembagunan jalan tersebut terancam gagal.” Kesalnya.

Dalam aksi tersebut, masa aksi menyampaikan 6 poin tuntutan diantaranya adalah, mengutuk keras upaya PT. Harita Grup memindahkan jalur atau rute jalan lingkar obi dan mendukun penuh jalur rute jalan lingkar obi dari pihak balai dan jembatan provinsi Maluku Utara, meminta kepada Bupati Halsel, Gubernur Malut dan Presiden RI/ Kementrian SDM agar tidak menyetujui pemindahan jalur atau rute jalan lingkar obi, oleh PT.Harita Grup melaui surat dari PT. Trimega Bagun Persada No 171/TBP/VIII/ 2021,meminta kepada gubernur Malut agar segerah melengkapi kekurangan- kekurangan dokumen pinjam pakai hutan kegiatan jalan lingkar obi sebagaimana tertuan dalam surat kementrian lingkungan hidup dan kehutanan No.5456/RKTL/REN/PPKN/PUO/5/2021,memintakepada DPRD Kab, Halsel dan DPRD Provinsi Malut agar berpihak dan mengawal aspirasi masyarakat obi, terkait dengan pembagunan jalan lingkar,mendesak Gubernur Malut dan Presiden RI mencabut izi PT. Harita Group dan perusahan lainnya yang mencoba menghambat program pembagunan strategis Nasional di pulau obi, meminta Bupati Halsel agar segerah datang ke Obi untuk menyelesaikan permasalahan ini
“Apabila tuntutan poin 1-6 tidak terpenuhi maka masyarakat obi akan memboikot seluruh aktivitas pertambagan di pulau obi.” Pungkasnya

Sekedar di ketahui bahwa aliansi ini akan melakukan aksi susulan yakni dimulai hari senin hingga tuntutan kami terealisasi (Udy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *