HALSEL, MEDIAMALUT.ID — Skandal memalukan kembali mencuat di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid Poldagri) pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halsel, Irfan Umakamea, diadukan ke Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba karena diduga menyalahgunakan dana pinjaman puluhan juta rupiah dengan modus perjalanan dinas luar daerah.
Namun berdasarkan keterangan dari salah satu korban, uang yang dipinjam Irfan justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang pejabat publik.
“Sudah setahun lebih uang itu dipinjam dengan dalih dinas luar daerah, tapi ternyata tidak ada kegiatan apapun. Irfan tidak ke mana-mana, justru uangnya digunakan untuk bersenang-senang,” ungkap korban kepada media ini, Minggu (25/5/2025).
Korban yang enggan disebutkan namanya ini menyebut bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi korban, bahkan orang-orang dekat Bupati juga mengalami hal serupa. Hingga kini, tidak ada pengembalian dana sepeser pun dari Irfan.
“Kami akan segera melaporkan Irfan ke Bupati Bassam Kasuba. Jika tidak ada tindakan tegas, nama baik Bupati bisa tercoreng akibat perilaku oknum seperti ini. Irfan harus dicopot,” desaknya.
Lebih mengejutkan lagi, ketika dikonfirmasi via WhatsApp pada 1 Mei 2025, Irfan mengakui bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk perjalanan dinas, melainkan untuk kebutuhan pribadinya.
“Saya pinjam uang saudara kemarin itu, ada kebutuhan keluarga. Nanti saya ganti,” tulis Irfan dalam pesan singkat yang diterima redaksi.
Namun fakta di lapangan mengungkap sisi gelap yang lebih dalam. Berdasarkan informasi yang diterima MediaMalut.id dari sejumlah sumber dan masyarakat, Irfan Umakamea dikenal sering keluar malam ke kafe, mengonsumsi minuman keras, serta kerap terlihat bersama wanita-wanita malam di sejumlah tempat hiburan di wilayah Bacan.
Gaya hidup mewah dan penuh foya-foya Irfan kini menjadi sorotan tajam. Tak sedikit yang mempertanyakan dari mana sumber keuangannya, mengingat gaji ASN tak mungkin mencukupi gaya hidup seperti itu — kecuali jika dana pinjaman dan fasilitas jabatan diselewengkan.
Kondisi ini menjadi pukulan keras bagi citra pemerintahan daerah, yang tengah gencar membangun birokrasi bersih dan berintegritas. (Hs)
