Malut : Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam Eksponen Komite Perjuangan Kota Sofifi Menilai ketidak jelasan 10 Menteri yang rencana melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara untuk melihat langsung SOFIFI sebagai lokasi rencana pengembangan kawasan khusus.
Pasalnya, adalah bagian dari proses evaluasi Pemprov Maluku Utara yang terkesan instan dalam menawarkan konsep kawasan khusus Kota SOFIFI, karena banyak persoalan yang belum terselesaikan.
Hal ini di sampaikan oleh kondinator eksponen komite perjuangan rakyat,Iradat Ismail kepada Awak media (15/06/2021), melalui Via Whatsshap menjelaskan, banyak problem yang belum selesai dan mesti di perhatikan satunya adalah aspirasi dari masyarakat terkait batas wilayah pengembangan kawasan khusus yang tidak di masukan dalam proses pengusulan.
” Sampai pihak Kesultanan Tidore pun angkat suara terkait batas wilayah ini pun, Pemprov dan Pemkot Tikep hanya diam membisu seperti tidak menghiraukan aspirasi masyarakat, selain itu juga persoalan internal pengelolaan pemerintahan Gubernur Maluku Utara yang terkesan semrawut.
Lanjut Iradat, yaitu dengan adanya beberapa proyek pemda yang bermasalah seperti pembangunan perumahan ASN ini juga menjadi catatan, karena Pengembangan kawasan khusus ibukota SOFIFI sudah pasti membutuhkan dana dari pemerintah pusat yang besar sehingga ini membutuhkan pengelolaan keuangan dan kinerja yang profesional karena rencana anggaran pengembangan kawasan khusus Sofifi juga sudah kami dapatkan datanya
“Dia Menambahkan olehnya EKP akan mengawal dan terus memperjuangkan agar Dua kecamatan OBAT Dan Oba Selatan tetap Masuk dalam prioritas pengembangan kawasan Khusus Ibukota.kami berharap agar Lembaga penegak Hukum Seperti Kejaksaan,BPK dan KPK juga turut serta melakukan pengawasan terhadap proses Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara, selain itu juga Gubernur juga harus melakukan evaluasi dan pembenahan atas ketidakjelasan jadwal kunjungan 10 menteri ke Sofifi. Tutupnya, (Udi)
